Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul Aryunadi mengatakan sempat terjadi pembahasan yang alot antara tim anggaran dari Pemkab Bantul dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul yang menginginkan defisit APBD sebesar 1 digit.
"Sampai pada akhir ada kesepakatan bersama antara tim anggaran Pemkab Bantul dan DPRD Bantul defisit APBD tembus lebih dari 11 persen," ujarnya ditemui di DPRD Bantul, Selasa (26/11).
Sebelum diketok palu menjadi APBD, Aryun mengatakan RAPBD 2020 sempat dibongkar total. Anggaran untuk pos di DPRD yang semula di atas Rp30 miliar direvisi menjadi Rp29 miliar.
"Namun terjadi salah penulisan angka Rp29 miliar ditulis menjadi Rp40 miliar. Seharusnya jika tulisan itu dibenarkan maka bisa mengurangi defisit APBD 2020," ungkapnya.
Namun, lagi-lagi setelah tim anggaran Pemkab Bantul dan Badan Anggaran DPRD Bantul melakukan rapat, Badan Anggaran DPRD Bantul justru meminta agar angka salah ketik tersebut didistribusikan untuk program-program mitra komisi DPRD.
"Jadi saya juga bingung sendiri namun saya juga paham dengan sesama anggota Badan Anggaran DPRD Bantul. Jadi saya pilih keluar dari pembahasan saja karena sudah keluar dari komitmen bersama,"ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Aryun berharap Gubernur DIY mengevaluasi APBD 2020 dan memangkas anggaran sehingga defisit maksimal 6 atau 7 persen saja.
"Beberapa pos yang bisa dipotong adalah pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru 17 camat, anggaran kegiatan rutinitas OPD yang justru memboroskan anggaran. Kita serahkan saja kepada Gubernur DIY untuk mengevaluasi," terang mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul ini.