Bantul, IDN Times - Kejadian yang menimpa Slamet dan keluarga, warga Katolik yang harus kehilangan tempat tinggalnya di Dusun Karet, Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta akibat peraturan dusun yang melarang warga non-muslim tinggal di sana, mengundang komentar dari Bupati Bantul Suharsono.
Menurut Suharsono, pihak yang membuat peraturan diskriminatif tersebut sudah mengakui kelalaiannya dan meminta maaf.
Suharsono kembali mengingatkan warganya akan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya menjaga NKRI. Menurutnya tidak boleh ada peraturan yang mendiskreditkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di Indonesia, terlebih lagi di Bantul.
"Jadi aturan itu melawan hukum," kata Suharsono ditemui di Perkantoran Pemda Bantul, Selasa (2/4).
Menurutnya, pihak yang membuat aturan dusun sudah mengaku bersalah dan selanjutnya akan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemkab Bantul.
"Yang membuat aturan sudah mengaku bersalah," ucapnya.
Kesalahan itu bisa terjadi karena "keterbatasan SDM", namun Suharsono tidak menjelaskan lebih lanjut soal keterbatasan tersebut.
Pensiunan perwira Polisi itu melanjutkan, masyarakat non-muslim bisa tinggal di Dusun Karet. Dia bersedia berkoordinasi jika ada aturan adat yang melarang seseorang menetap karena beda agama.
"Kan ada PP –yang saya kurang hafal nomornya– harus saling menghormati sesama umat bagi berbeda Suka Ras dan Agamanya," ujarnya.
Menurutnya, kasus ini akan berbeda jika kedatangan warga non-muslim mengganggu warga atau membuat onar lingkungan.
"Nanti saya akan turun langsung ke masyarakat (Dusun Karet). Laporan sudah masuk semua ke saya," terangnya.
Sementara Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamhari, berharap warga setempat bisa merevisi peraturan bermasalah tersebut.
"Kita berharap bersama-sama bisa memahami bahwa bangsa kita adalah negara Pancasila, negara toleran yang diharapkan bisa saling menghormati dan menjaga persatuan bagi seluruh warga masyarakat," ucapnya.
Sesuai dengan hasil mediasi pada Senin (1/4) malam, ada keputusan bahwa aturan akan segera direvisi. Perangkat Dusun juga berkomitmen akan melaporkan semua kesepakatan warga kepada Pemerintah Desa.
"Masyarakat sudah diberi tahu atas kesalahannya dan akan segera direvisi aturannya," ucap Helmi.