Bupati Kulon Progo Siap Mediasi Warga Terdampak Proyek KA Bandara YIA

Sutedjo menyatakan Pemda Kulon Progo tidak dapat campur tangan tentang penentuan harga yang telah ditentukan tim appraisal, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan pihaknya. 

“Saya tidak bisa mengatakan harga, tapi yang penting jika ada pihak yang keberatan masih bisa dikomunikasikan," ujarnya. 

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Astungkoro mengatakan jika warga tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh tim appraisal, maka dapat mengikuti tahapan sesuai UU yang ada, yaitu Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

"Kalau keberatan sudah ada mekanismenya. Kalau kita tidak bisa ubah, gak bisa karena itu dari tim appraisal apa adanya seperti itu," ujar Astungkoro kepada IDN Times saat pelantikan Bupati Kulon Progo. 

Astungkoro berpendapat harga yang telah ditetapkan oleh tim appraisal kemungkinan tidak dapat dinaikkan. 

"Kalau saya duga gak akan bisa naik karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh negara." 

Pada hari Rabu (6/11) kemarin, warga Kaligintung, Kulon Progo memilih walk-out saat pertemuan dengan tim appraisal di balai desa. 

Warga menolak besaran ganti rugi tanah karena dirasa terlalu rendah. Penolakan dilakukan warga saat tim appraisal menyodorkan harga tanah Rp900 ribu per meter, sedangkan dari pihak warga menginginkan tanah mereka dihargai Rp2 juta per meter.