Busyro Minta Jokowi Tolak Hasil Seleksi Capim KPK

Busyro di satu sisi juga menyoroti 20 nama yang dinyatakan lolos uji publik. Menurutnya, lebih dari separuhnya, kata dia bermasalah, macam tak melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun dugaan menerima gratifikasi.

"Lebih dari 10," kata Busyro.

Dari deretan nama-nama itu, kata Busyro berdasar analisis rekan sesama aktivis, beberapa di antaranya terindikasi terlibat operasi intelijen.

"Mirip operasi intelijen. Dan operasi intelijen itu sifatnya senyap, tidak mau transparan. Kalau untuk seleksi, selevel pimpinan KPK, di mana KPK itu independen, prosesnya, proses yang mirip intelijen, itu negara ini sudah dikuasai oleh sistem yang dioperasikan oleh operasi intelijen, rusak negara ini," paparnya.

"Karena ini negara hukum, negara hukum itu demokrasi dan HAM. Demokrasi menuntut transparansi," sambung dia.

Karena memang ahli kerja senyap itulah, pihaknya pun tak bisa menduga-duga intelijen bagian mana yang 'menyusup' itu. Intinya, ada indikasi ke arah sana.

Busyro pun heran, bagaimana nama-nama capim KPK yang sebenarnya steril dari pelbagai permasalahan atau rekam jejak minor malah tak lolos. Dirinya pun menuntut ada evaluasi, bahkan perombakan untuk anggota pansel ini.

"Presiden mengeluarkan Perpres baru untuk seleksi tahapan berikutnya. Dengan catatan, panselnya diganti, atau dievaluasi, dan transparan," tegasnya.

Kemudian, nama-nama yang tersisih kemarin diundang lagi untuk mengikuti proses seleksi ulangan. Karena, mereka masih punya hak jadi capim lagi.

"Jika mereka mau, karena nama-nama itu kita ketahui ada nama-nama yang berintegritas, tidak diloloskan. Berarti tidak fair. Ada yang bermasalah, malah lolos," sebutnya.

Jika memang tahapan seleksi ini berlanjut, harapan Busyro, pansel masih mau berbenah. Jangan lantas memaksakan meloloskan 10 nama untuk mengikuti fit and proper test oleh DPR seperti yang diminta aturan. Bisa tiga, empat, atau lima, asalkan memenuhi kriteria.

"Ikutilah Komisi Yudisial, dulu Komisi Yudisial ngetes calon hakim agung itu, beberapa kali itu tidak sejumlah yang diminta Undang-Undang maupun MA, karena kualitasnya gak terpenuhi. Sehingga tidak kaya haji itu, pendekatan kuota," katanya.

Dirinya pun beranggapan jika yang melakukan fit and proper test kepada capim KPK lebih baik anggota DPR yang baru atau akan datang, bukan yang sekarang.

"Karena suasana baru, lalu tidak tergesa-gesa. Kalau dipaksakan, justru menimbulkan pertanyaan, ada apa dipaksakan," pungkasnya.