Divonis Lebih Ringan, Terdakwa Suap Proyek SAH Masih Pikir-pikir

Dalam sidang itu, terdakwa disebut terbukti telah melakukan suap kepada Eka dan Satriawan. Tujuannya, agar PT. Widoro Kandang bisa dimenangkan dalam lelang proyek pengerjaan rehabilitasi SAH Jalan Dr. Soepomo kepunyaan Pemkot Yogyakarta.

Gabriella yang menjadi direktur perusahaan bidang konstruksi di PT Widoro Kandang itu memberikan uang senilai lebih dari Rp221 juta kepada sepasang jaksa tadi melalui tiga tahap.

Ia pun dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dasar itu, Gabriella divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Bagaimanapun, vonis di atas masih lebih ringan daripada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa KPK. Di mana mereka menuntut agar Gabriella dikurung selama 2 tahun dan denda Rp150 juta.

Gabriella bersama tim Kuasa Hukumnya juga sempat mengajukan pledoi atau pembelaan usai tuntutan itu dibacakan, Kamis (9/1) lalu.

Sementara, poin-poin yang memberatkan dalam hal ini adalah perbuatan koruptif terdakwa. Ditambah, sikap yang tak mendukung pemberantasan korupsi oleh pemerintah.

Adapun hal meringankan, antara lain sikap kooperatif dan disiplin terdakwa selama jalannya sidang. Selain itu juga mengakui perbuatannya.

"Serta memiliki tanggungan keluarga," lanjut Hakim Ketua.

Meski demikian, Gabriella melalui kuasa hukumnya tetap mengajukan upaya pikir-pikir atas putusan hakim di atas.

"Kami menyatakan pikir-pikir, Yang Mulia," kata salah satu anggota tim Kuasa Hukum terdakwa, Sofian Muhammad.

Ditemui selepas jalannya sidang, Sofian mengatakan masih akan mendiskusikannya bersama pihak keluarga terdakwa.

"Apakah menerima atau menolak putusan tadi, selanjutnya kami akan berkonsultasi dulu dengan keluarga dan terdakwa. Agar langkah hukum yang dilakukan adalah yang terbaik bagi terdakwa," jelas Sofian.

Dalam sidang ini, pihak Jaksa KPK juga menyampaikan pikir-pikir. Hasil sidang putusan bakalan disampaikan ini kepada pimpinan KPK dan akan ditentukan kemudian, apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum.

"Nanti yang menentukan adalah dari pimpinan KPK," kata salah satu Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto.