Hoaks, Politik Uang dan SARA Bisa Ganggu Pilkada DIY

Untuk mencegah terjadinya hoaks, pola sosialisasi yang dilakukan harus diubah selain proses tatap muka, KPUD harus melakukan sosialisasi lebih kreatif kepada millennial. 

"Generasi millennial kan dekat dengan gawai, media sosial, jadi sekaligus bisa menjadi penyebar informasi sehingga informasi yang benar tersebar lebih masif. Mereka kan sebagai influencer," ujar Eko. 

Selain sosialisasi tetap muka, Eko mengusulkan untuk membuat beberapa pendekatan yang berbeda. Misalnya dengan film, komik, dan desain yang segar. 

"Pendekatannya juga harus diubah, misalnya buat film atau sosialisasi di tempat anak muda nongkrong di kafe kopi misalnya." 

Hal yang sama disampaikan ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Saat Pilpres 2019 lalu, untuk menangkal hoaks KPU DIY bersama Dishubkominfo telah menggelar Pemilu damai tanpa hoaks.

"Iya hoaks akan mengakibatkan konflik horisontal masyarakat. Kami pilpres lalu juga melakukan kampanye pemilu damai tanpa hoaks," ujar Hamdan di Kompleks Kepatihan hari ini. 

Ketua KPUD Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan anggaran Pilkada Bantul paling sedikit dibanding 2 kabupaten lainnya. Untuk melakukan sosialisasi, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Anggaran kami paling kecil dibanding Sleman dan Gunungkidul. untuk itu sosialisasi kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. beberapa sosialisasi kita gabungkan dengan kegiatan dinas tapi materinya dari KPUD." 

Untuk anggaran Pilkada 2020, KPU DIY telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp73 miliar untuk Pilkada serentak. untuk Sleman alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp25,154 miliar, untuk Bantul Rp21,57 miliar. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul paling besar yaitu Rp27,79 miliar.