Yogyakarta, IDN Times - Relawan Center for Orangutan Protection (COP) menggelar aksi di bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (20/9). Mereka menyuarakan keprihatinan akan nasib satwa, terutama orang utan di Tapanuli, Sumatera Utara yang terancam habitatnya.
Dalam aksinya mereka menutup mulut sambil mengenakan kostum beserta topeng orang utan. Sebagian dari mereka juga terlihat membawa banner kuning berukuran kecil bertuliskan "save orang utan tapanuli".
Ahli Biologi dari COP, Indira Nurul Qomariah menjelaskan, orang utan Tapanuli atau biasa disebut Pongo Tapanuliensis telah masuk dalam kategori spesies baru semenjak 2017 lalu.
Meski baru saja ditetapkan menjadi spesies, namun status orang utan Tapanuli sudah masuk dalam kriteria critically endangered atau terancam punah. Hal ini terjadi karena populasinya sekarang tidak lebih dari 800 ekor. Apalagi, dengan adanya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Batang Toru, Sumatera Utara.
"Dengan pembukaan PLTA Batang Toru ini akan membuat habitat orang utan Tapanuli menjadi makin terfragmentasi (terbagi-bagi), jadi terisolasi antar blok barat dan blok timur," kata Nurul di sela aksi.
Dengan terbaginya habitat orang utan Tapanuli terpisah, aktivitas berkembang biak mereka terancam tak bisa maksimal. Mengingat, mereka sudah terpisah dan terisolir antar habitat.
"Karena populasinya makin kecil, habitatnya makin sempit, maka membuat orang utan Tapanuli ini makin terancam punah," paparnya.
Sejak pertama kali diumumkan rencana pembangunannya 7 tahun silam, proyek PLTA Batang Toru kerap kali jadi sasaran kritik. Ini menakar dari ancaman yang ditimbulkan oleh keberadaan dam yang berpotensi merusak ekosistem hutan kawasan. Belum lagi mata pencaharian warga setempat yang bisa terusik.
Oleh karenanya, Indira dan segenap relawan COP menuntut pemerintah menghentikan proyek pembangunan PLTA Batang Toru yang tengah berjalan. "Tuntutannya adalah kami berharap pembangunan PLTA ini tidak jadi dilakukan di habitat orang utan Tapanuli di Batang Toru," ujarnya.
Founder COP, Hardi Baktiantoro menambahkan, kejadian yang merugikan alam seperti ini berulang kali terjadi karena pemerintah, akademisi, ilmuwan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya jadi pegiat konservasi alam malah melempem.
Kejahatan lingkungan subur karena ada toleransi berlebihan dengan berbagai alasan mengatasnamakan investasi sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan.
"Kongres Primata yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 18-20 September jadi momentum tepat untuk mengubah cara pandang dan aksi. Berpihaklah pada primate (primata), termasuk pada orang utan," harapnya.