Kementerian PUPR: 43 Juta Rumah di Indonesia Tak Layak Huni
Bantul, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut jumlah rumah yang tidak layah huni (RTLH) di Indonesia saat ini mencapai 43 juta unit yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
1. Tahun 2019 Kementerian PUPR kucurkan program BSPS untuk 206.500 unit atau penerima
Direktur Rumah Swadaya, Kementerian PUPR, Raden Johny Fajar Sofyan Subrata mengatakan setiap tahunnya Kementerian PUPR berusaha untuk mengurangi jumlah RTLH dengan mengadakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencapai 206.500 unit atau penerima.
"Program BSPS ini nantinya dibagikan kepada 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang mekanisme melalui pengajuan dari pemerintah daerah dan juga dari aspirasi anggota DPR khususnya Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR," katanya di sela-sela acara Serah Terima Buku Tabungan BDPS Tahun Anggaran 2019 di Balai Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Kamis (29/8).
2. Di Yogyakarta ada 50 ribu rumah tidak layak huni
Menurutnya dari 514 kabupaten/kota, RTLH paling banyak ditemukan pada wilayah perkotaan, baru menyusul di wilayah Kabupaten. Sedangkan untuk wilayah DI Yogyakarta, jumlah RTLH mencapai 50 ribu dan pada tahun ini mendapatkan bantuan program BSPS mencapai 4.150 unit atau penerima.
"Di Bantul sendiri melalui aspirasi anggota Komisi V yaitu Bapak Idham Samawi pada tahun 2019 dikucurkan program BSPS sebanyak 1.015 unit atau penerima," ujarnya.
3. Pencairan program BSPS berlangsung 2 tahap
Setiap penerima program BSPS dari Kementarian PUPR akan mendapatkan anggaran sebesar Rp17,5 juta yang peruntukannya Rp 15 juta untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.
"Jadi nantinya dana akan masuk pada rekening penerima program BSPS dan pencairan berlangsung 2 tahap. Yaitu tahap pertama untuk pembelian bahan bangunan pada toko bangunan yang disepakati dan tahap kedua adalah pencairan untuk biaya tukang," ucapnya.
"Jadi dana itu memang kecil karena sifatnya Stimulan sehingga penerima harus melakukan swadaya sendiri untuk kebutuhan tambahan yang lainnya," tuturnya.
4. "Kalau rumah sudah jadi dan bagus jangan dijual"
Sementara Anggota DPR RI Komisi V, HM Idham Samawi mengimbau kelompok masyarakat mengurusi pembangunan RTLH untuk membangun rumah secara gotong royong untuk menekan biaya tukang atau tenaganya.
"Jadi kalau anggota pokmas (Kelompok masyarakat) penerima program BSPS ini jumlahnya 10 orang, jangan dikerjakan bersamaan namun bergantian sehingga penerima program BSPS bisa gantian gotong royongnya," tuturnya.
Mantan Bupati Bantul dua periode ini berpendapat program BSPS sangat penting mengingat DI Yogyakarta adalah daerah yang rawan gempa. Dia berharap konstruksi bangunan dikerjakan dengan baik dan menyarankan agar penerima bantuan juga mendirikan fasilitas MCK.
"Kalau sudah jadi rumahnya dan terlihat bagus, maka saya berharap jangan dijual," katanya sambil tersenyum.
Jika kembali duduk di Komisi V, politisi dari PDI Perjuangan ini berjanji akan menggelontorkan program BSPS kepada masyarakat DIY hingga mencapai 5.000 penerima sehingga bisa mengurangi sekitar 25 ribu rumah tidak layak huni dalam 5 tahun.
