KPK di Ujung Tanduk, Buya Syafii: Jangan Terlalu Pesimis
Sleman, IDN Times - Mantan Ketua Umum Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad 'Buya' Syafii Maarif menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa diselamatkan.
Pendapat itu mengacu pada pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang mengatakan lembaganya berada di ujung tanduk, menyusul disepakatinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) oleh DPR.
"Jangan terlalu pesimis betul, masih bisa diperbaiki," kata Buya Syafii kala ditemui di, Gamping, Sleman, DIY, Jumat (6/9).
1. Tak permasalahkan revisi UU KPK, asal tak melemahkan
Buya Syafii pribadi sebenarnya tak mempermasalahkan jika UU KPK itu hendak direvisi. Asalkan, tidak lantas melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Bagi saya revisi tidak masalah asalkan tidak melemahkan KPK, justru untuk menguatkan, boleh. Kalau melemahkan bagi saya adalah kemunduran bagi pemerintahan sekarang," katanya.
Indikasi pelemahan-pelemahan itu, menurutnya, bisa dilihat dari adanya wewenang KPK yang dikurangi. Utamanya, dari segi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
"Korupsi sudah luar biasa, tapi coba anda bayangkan, ada KPK saja begitu, apalagi kalau gak ada KPK," imbuh Pendiri Maarif Institute tersebut.
2. Revisi harus ekstra hati-hati
Buya Syafii pun menekankan, bahwa proses merevisi UU KPK kali ini tak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, dibutuhkan masukan dari masyarakat. Selain itu ada tahapan di mana presiden mendengar saran dari para penasihatnya yang sungguh-sungguh berniat membuat KPK lebih fungsional.
Upaya inisiatif dan sepihak dari DPR seperti ini saja tidaklah cukup. "Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau revisi, atau pikirkan matang-matang dulu. Didengar pendapat masyarakat, jangan semata-mata dari DPR," katanya.
3. Semua tergantung Jokowi
Dengan terlanjur disepakatinya revisi UU KPK itu oleh DPR, maka semua disetujui atau tidaknya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.
Buya Syafii pun berharap, mantan Wali Kota Solo itu bisa bersikap bijak sekaligus tegas menyikapi usulan revisi itu. Buya mengatakan nasib dan jabatan Jokowi bisa jadi pertaruhan di sini.
"Dilihat betul rancangan (revisi) itu, kalau melemahkan KPK, diberhentikan dulu, ditolak dulu, sampai saatnya nanti kalau memang gak sesuai dengan keadaan (baru direvisi). Presiden harus tegas," pungkasnya.
