KPK di Ujung Tanduk, Buya Syafii: Jangan Terlalu Pesimis

Buya Syafii pribadi sebenarnya tak mempermasalahkan jika UU KPK itu hendak direvisi. Asalkan, tidak lantas melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Bagi saya revisi tidak masalah asalkan tidak melemahkan KPK, justru untuk menguatkan, boleh. Kalau melemahkan bagi saya adalah kemunduran bagi pemerintahan sekarang," katanya.

Indikasi pelemahan-pelemahan itu, menurutnya, bisa dilihat dari adanya wewenang KPK yang dikurangi. Utamanya, dari segi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

"Korupsi sudah luar biasa, tapi coba anda bayangkan, ada KPK saja begitu, apalagi kalau gak ada KPK," imbuh Pendiri Maarif Institute tersebut.

Buya Syafii pun menekankan, bahwa proses merevisi UU KPK kali ini tak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, dibutuhkan masukan dari masyarakat. Selain itu ada tahapan di mana presiden mendengar saran dari para penasihatnya yang sungguh-sungguh berniat membuat KPK lebih fungsional.

Upaya inisiatif dan sepihak dari DPR seperti ini saja tidaklah cukup. "Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau revisi, atau pikirkan matang-matang dulu. Didengar pendapat masyarakat, jangan semata-mata dari DPR," katanya.

Dengan terlanjur disepakatinya revisi UU KPK itu oleh DPR, maka semua disetujui atau tidaknya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

Buya Syafii pun berharap, mantan Wali Kota Solo itu bisa bersikap bijak sekaligus tegas menyikapi usulan revisi itu. Buya mengatakan nasib dan jabatan Jokowi bisa jadi pertaruhan di sini.

"Dilihat betul rancangan (revisi) itu, kalau melemahkan KPK, diberhentikan dulu, ditolak dulu, sampai saatnya nanti kalau memang gak sesuai dengan keadaan (baru direvisi). Presiden harus tegas," pungkasnya.