Marak Baliho Bupati, PKB Bantul Tuding Pemkab Bantu Suharsono
Bantul, IDN Times - Baliho bergarmbar Bupati Bantul Suharsono marak dipasang di beberapa jalur jalan utama Bantul.
Baliho berukuran besar dengan foto orang nomer satu di Bantul itu dilengkapi dengan tulisan "Terimakasih Atas Peran Sertanya. Mari Bersama Lanjutkan Pembangunan Bantul", dipasang oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Baliho tersebut langsung mendapat kritikan tajam dari Bendahara DPC PKB Kabupaten Bantul, Agus Salim.
1. Pemasangan baliho kental dengan kampanye terselubung
Gus Salim panggilan akrab Agus Salim menilai pemasangan baliho dengan foto bupati tersebut memberi kesan kampanye terselubung, karena Suharsono akan maju dalam Pilkada mendatang.
"Di Bantul itu yang memimpin itu kan bupati dan wakil bupati. Sebaiknya baliho itu diganti dengan foto bersama bupati dan wakil bupati, agar tidak ada tudingan kampanye terselubung," ucapnya, Jumat (17/1).
2. Pemasangan baliho beraroma kampanye dengan memanfaatkan jabatan bupati
Ketua Komisi A DPRD Bantul ini juga mempertanyakan baliho yang dipasang dalam jumlah yang banyak. Dengan tulisan yang sama dan hanya gambar bupati dengan menggunakan pakaian yang berbeda diduga ada maksud tertentu.
"Memang saat ini belum masa kampanye sehingga tidak melanggar aturan namun ini memunculkan aroma yang sangat kental dengan kepentingan pilkada," tuturnya.
Politisi PKB ini juga mempertanyakan izin pemasangan beberapa baliho yang tidak disertai stiker perizinan.
"Kalau tak berizin maka saya minta Satpol PP yang merupakan mitra Komisi A segera menurunkan baliho tersebut," ungkapnya.
3. BKAD Bantul bantah pemasangan baliho terkait pilkada
Ditemui terpisah, Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung membantah jika baliho bergambar Bupati Bantul mengarah pada Pilkada 2020. "Tidak terkait dengan pilkada 2020," tegasnya.
Terkait dengan perizinan, Trisna mengatakan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Menurutnya semua baliho yang terpasang masih dalam proses pengurusan.
"Jadi ini Perda tentang media dan informatika masih dalam pembahasan nantinya bukti izin disesuaikan dengan Perda yang baru dibahas," terangnya.
