Bantul, IDN Times - Memasuki masa tenang, aturan KPU menyatakan bahwa semua Alat Peraga Kampanye (APK) harus dibersihkan dan pembersihan APK dilakukan oleh peserta pemilu sendiri.
Namun dari pantauan IDN Times di lapangan, masih banyak ditemukan APK dari calon legislatif, calon DPD, maupun capres-cawapres masih terpasang di ruas jalan utama di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Lalu apa langkah Bawaslu Kabupaten Bantul dengan masih banyaknya ditemukan APK yang terpasang dan belum dibersihkan?
Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Supardi mengatakan bahwa berdasarkan aturan KPU, pembersihan APK adalah tanggung jawab peserta pemilu sendiri. Namun, jika masih ada APK yang belum dibersihkan, nantinya Bawaslu bersama polisi dan Satpol PP Kabupaten Bantul akan melakukan penertiban.
"Kita sudah sepakat dengan Satpol PP dan polisi akan melakukan pembersihan APK yang belum dibersihkan oleh peserta pemilu pada Senin (15/4) besok," katanya saat ditemui IDN Times pada Minggu (14/4).
Supardi mengatakan masih banyaknya APK yang masih terpasang diduga kuat karena memang tidak ada sanksi pidana seperti dicoret sebagai peserta pemilu sehingga sengaja membiarkan APK masih terpasang dan tidak dibersihkan.
"Masalahnya itu tidak ada sanksi tegas dalam aturan itu. Ini juga menjadi kendala bagi Bawaslu yang bisanya hanya menghimbau saja dan membersihkan APK jika masih terpasang," tambahnya.
Ke depan, kata Supardi, setiap aturan seharusnya ada sanksinya sehingga peserta pemilu akan berpikir ulang jika tidak membersihkan APK yang dipasang oleh tim suksesnya atau pihak lain yang diserahi tugas untuk memasang APK.
"Kita mentok hanya memberikan sanksi [dengan] mengumumkan siapa peserta pemilu yang paling banyak melanggar aturan pemasangan APK. Ya hanya sebatas itu saja sanksinya," tuturnya.