Penjual Tanah Uruk Tanpa Izin Diancam 10 Tahun Penjara

Awalnya, YS yang seorang kontraktor menggarap proyek perataan lahan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

“Bukan lokasi penambangan, bukan sungai. Itu lahan tak teratur yang mau dibikin kolam renang sama pemiliknya,” kata Tony.

Sebagai kontraktor, YS berperan mendanai proyek perataan lahan, menyewa ekskavator, juga memberi upah pekerja.

“Dia bukan pemain tambang,” kata Tony.

Persoalan muncul ketika YS menjual sisa tanah perataan lahan atau tanah urug kepada pihak lain di Jalan Laksda Adisutjipto Km. 8, Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Nilainya Rp440 ribu per satu rit.

“Tanah hasil perataan lahan dimasukkan ke dump truk dan dijual,” kata Tony.

Pelanggaran hukum terjadi karena proses penjualan tanah urug tersebut tanpa izin pertambangan sehingga disebut ilegal. Dan praktik itu dilakukan pelaku sejak 25 Oktober 2019.

“Memang bukan kawasan pertambangan. Tapi kalau (jual) sisa perataan lahan harus berizin. (Kalau tidak) melanggar UU Minerba,” papar Tony.

Meskipun berupa material sisa perataan lahan atau tanah uruk, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo, tetap disebut sebagai material tambang.

“Kan mengeluarkan material dari situ. Mengeluarkan material dari satu tempat ke tempat lain itu namanya penambangan,” tegas Hananto.

Lantaran pertambangan bukan di lokasi tambang, maka izin yang diajukan adalah Izin Usaha Pertambaangan Khusus (IUPK). Permohonan izin diajukan ke Dinas Perzinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2015.

“Ajukan izin saja. Apapun itu harus ada izin. Apalagi kalau mau buang (material) ke mana dan dijual,” imbuh Hananto.

Sejumlah barang pun disita polisi untuk menjadi barang bukti. Antara lain 1 unit ekskavator, 3 unit dump truck berikut isinya yang total memuat sekitar 15 meter kubik material uruk, juga uang Rp2,4 juta. Berikut buku catatan yang memuat rekap material yang keluar.