Perbaiki Rumah, Penerima Bansos RTLH di Bantul Terpaksa Menombok

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bansos rumah tidak layak huni yang bersumber dari DAK di Dusun Celan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Marijan mengatakan bantuan sosial yang diberikan memang menolong warga untuk melakukan perbaikan rumah agar layak huni dan tahan gempa. Meski begitu, dana bantuan sosial itu hanya membantu sekitar 50 persen saja dari kebutuhan dana untuk perbaikan rumah.

Apalagi jika harus merobohkan terlebih dahulu. Karena kerangka besi tidak mungkin ditambah tanpa merobohkan lama, maka biayanya juga akan semakin membengkak. Bahkan, bisa butuh dana tambahan 3 kali lipat dari bantuan sosial yang diterima.

"Kalau dengan hitungan biaya membangun rumah Rp 3 juta per meter persegi, maka dana bantuan sosial itu hanya bisa untuk membangun sekitar 5 meter persegi bangunan rumah. Jika ingin rumah lebih bagus maka harus nombok 2 kali lagi dana dari bantuan sosial yang diterima," ujarnya, Selasa (6/8).

Beruntung, 10 penerima bantuan sosial RTLH di Dusun Celan sudah sepakat menomboki keperluan bahan bangunan hingga biaya tukang jika dana bantuan sosial RTH tidak cukup untuk membangun atau memperbaiki rumah agar layak huni.

"Minimal dari 10 penerima bantuan sosial RTLH ini mereka sudah menyiapkan dana lebih dari Rp 10 juta untuk menutup kekurangan biaya untuk rehab rumah. Bahkan ada yang bersiap Rp 20 juta agar rumah yang direhab layak huni dan tahan gempa," tuturnya.‎
‎
Lebih jauh, Marijan mengatakan hampir 90 persen dananya digunakan untuk perbaikan struktur bangunan dengan menambah rangka besi. Awalnya, sebagian besar bangunan tersebut dibangun tanpa tulangan besi bahkan hanya menggunakan tanah liat untuk menyusun batu-batu atau temboknya. Selain itu juga, dana juga digunakan untuk mengganti atap rumah serta membuat fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).‎

"Nah kalau sudah sampai membuat MCK yang layak dipastikan penerima bantuan harus nombok duit banyak," ungkapnya.

Surtini, salah satu penerima bantuan sosial RTLH yang bersumber dari DAK, mengatakan dirinya menyiapkan dana Rp 10 juta untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumahnya. Sebab, dana yang diterima tidak cukup untuk memperbaiki rumah dengan ukuran 5 x 6 meter miliknya.

"Ya menyiapkan dana tambahan Rp 10 juta. Jual perhiasan mas. Mumpung ada yang bantuan dari pemerintah yang bisa meringankan memperbaiki rumah," katanya.

Lanjut Surtini, dana Rp 10 juta ini untuk membayar tukang karena bantuan sosial RTLH turun dalam 3 termin yaitu termin pertama untuk membeli kebutuhan seperti semen, batu bata, pasir, jendela dan pintu. Termin kedua untuk membeli kayu untuk kerangka rumah dan atap serta genting dan termin ketiga baru untuk membayar tukang.

"Ya tukang setiap sabtu harus bayaran dan uang itu tidak bisa diberikan menunggu termin ketiga cair. Harus nomboki dulu," tuturnya.

Sementara, Bupati Bantul Suharsono berharap bantuan sosial RTLH yang diterima digunakan untuk hal yang utama seperti perbaikan tulangan bangunan rumah dengan besi, pengerasan lantai hingga membuat MCK.

"Ya rumah minimal tahan gempa dan yang penting ada MCK. Mosok mau buang air ke kebun padahal kebunnya milik orang lain,"katanya sambil tersenyum.

Pada tahun 2019 ini, baru 259 warga Bantul yang menerima bantuan. Namun, pihak pemerintah desa diminta untuk mendata warga yang rumahnya tidak layak huni untuk diajukan oleh pemerintah untuk nantinya diberikan bantuan sosial RTLH jika memenuhi syarat.

"Selama ada duit di Pemda Bantul kenapa tidak untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan? Apalagi Kabupaten Bantul daerah rawan gempa maka sangat penting rumah harus punya struktur tahan gempa," tuturnya.‎