Risih Diawasi Gapensi Sepakat Rencana Pembubaran TP4D
Kota Yogyakarta, IDN Times - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Yogyakarta, mengaku setuju dengan wacana yang digulirkan Jaksa Agung tentang pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D).
Menurut ketua Gapensi Kota Yogyakata, Suharsono keberadaan TP4D terkadang membuat risih rekanan dalam mengerjakan proyek jasa konstruksi dari pemerintah.
"Jadi bagi sebagian anggota Gapensi Kota Yogyakarta itu justru keberadaan TP4D membuat risih dalam bekerja karena para rekanan ini dianggap seperti maling yang harus diawasi terus," katanya disela-sela Muscab BPC Gapensi, Kota Yogyakarta di Hotel Gaia Cosmo, Kamis (28/11).
1. Risih merasa diawasi terus-menerus
Menurutnya anggota Gapensi dalam melaksanakan proyek pemerintah telah bekerja sesuai dengan kontrak, namun merasa risih karena terus-menerus diawasi.
"Kita itu dalam menjalankan proyek sudah yang mengawasi tidak hanya TP4D ada juga masyarakat, LSM dan media yang selalu memantau hasil kerja kita," ungkapnya.
2. Suharsono: jangan sampai kena masalah
Suhartono yang masa jabatannya akan habis tahun ini mengingatkan kepada anggota Gapensi agar tetap menjaga kualitas dan taat dengan aturan.
"Taat pada peraturan dan kualitas yang sesuai perjanjian, agar jangan sampai tersandung masalah-masalah yang tidak diinginkan," ujar Suharsono.
Suharsono pun mengingatkan jangan sampai ada anggota Gapensi yang terlibat masalah dan berhubungan dengan KPK.
"Jagalah kredibilitas Gapensi jangan sampai tercoreng hanya karena oknum semata namun merusak nama Gapensi," tambahnya lagi.
3. DPRD Kota Yogyakarta sepakat TP4D dibubarkan
Pernyataan yang sama disampaikan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko.Menurut Danang Kota Yogyakarta sudah mempunyai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE menurutnya merupakan lembaga yang sulit ditembus oleh siapapun untuk memenangkan tender proyek.
"LPSE paling sulit ditembus karena sistem sangat berlapis, itu sudah terbukti kejadian OTT KPK beberapa waktu yang lalu," katanya.
Dengan sistem yang sangat baik, menurut Danang tidak perlu adanya badan atau organisasi lainnya.
"Jadi kalau TP4D itu apa sih? Kan mereka tidak masuk dalam ranah teknis sehingga ketika dibubarkan tak masalah. Justru kalau masuk ranah teknis maka TP4D perlu dipertanyakan," terangnya.
