Tak Dikelola Baik, Website Pemerintah Rentan Diretas
Sleman, IDN Times - Website resmi milik Pengadilan Agama Sleman dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) DIY pada Minggu (12/1) malam diretas. Selain kedua website resmi tersebut, belum lama ini website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul juga mengalami hal serupa.
Menurut Yudi Prayudi, Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) FTI UII Yogyakarta, peretasan tersebut ditenggarai lantaran website kurang terkelola dengan baik. Sehingga mudah bagi peretas untuk melancarkan aksi jahilnya.
1. Secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan
Yudi menjelaskan, peretasan yang dilakukan disebut dengan deface, atau mengubah konten dari sebuah website diganti sesuai keinginan peretas. Menurutnya, secara umum deface tidak terlalu mengkhawatirkan, karena yang diubah datanya hanya satu atau dua halaman.
"Deface tidak akan sampai mengambil data-data penting yang ada di website. Website milik pemerintah disasar karena umumnya serangan dilakukan oleh orang yang berlevel baru untuk berlatih dan belajar untuk mencari kerentanan sistem, " katanya pada Senin (13/1).
2. Website tidak terkelola dengan baik
Deface sering terjadi salah satunya karena admin yang mengelola website tidak peduli dengan keamanan. Di sisi lain, website yang dikelola oleh pemerintah dengan berbagai macam domain, tidak dipelihara dengan web security.
"Membangun website cukup mudah, dengan mengandalkan satu atau dua orang yang memiliki kemampuan di sisi aspek web developer. Namun kadang web security terabaikan. Permasalahannya, website pemerintah sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan tidak ada admin yang secara spesifik terkait web security. Untuk itu hal ini harus diperhatikan," ungkapnya.
3. Memahami web security perlu keahlian khusus
Yudi menjelaskan untuk bisa memahami mengenai web security perlu keahlian khusus. Admin sistem harus mengetahui dan bertanggung jawab tentang masalah keamanan. Jika terjadi masalah dapat segera diatasi.
"Keamanan sebuah website memang suatu keniscayaan. Terdapat sejumlah prosedur untuk pengelolaan website, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta. Standar keamanan harus diikuti, " katanya.
