Kemarau Tiba Puluhan Keluarga di Yogyakarta Kekurangan Air
Sleman, IDN Times - Sedikitnya 69 keluarga di Kabupaten Sleman terancam kekurangan air bersih tahun ini. Upaya distribusi air bersih pun sudah diajukan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Keterangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Slemanm Makwan, Prambanan menjadi daerah langganan kekurangan air bersih terutama daerah yang terletak di bagian atas.
"Yang sudah menghasilkan permohonan dropping itu Dusun Kikis, Sambirejo, Prambanan," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Makwan, Senin (17/6).
1. Belum tersambung pipa air bersih
Secara meteorologis, kekeringan ini prediksinya bakalan memuncak pada bulan Agustus nanti. Artinya, dari sisi curah hujan pada momen itu sudah mulai berkurang. "Tapi sementara untuk Sleman, kekeringan meteorologis yang paling duluan itu Prambanan," sebutnya.
Makwan menjelaskan, di kawasan Prambanan itu sebenarnya persediaan air cukup melimpah. Hanya saja untuk daerah Kikis memang menurutnya belum tersambung dengan saluran air bersih yang hanya bisa dijangkau dengan mekanisme pengeboran.
"Daerah Kikis ini darurat, nggak bisa nyedot air. Berarti harus dropping dan kalau jumlah KK terdampak di sana sekitar 69 KK, tahun ini sama," sebut Makwan.
2. Siaga tanki air bersih
Berkaitan dengan hal ini, BPBD Sleman pun sebenarnya sudah melakukan upaya antisipasi, dengan menyediakan 75 tangki air bersih.
"Anggaran yang sudah disiapkan Rp20juta, kalau kurang bisa akses ke provinsi melalui Dinas Sosial atau BPBD," kata Makwan.
3. Dua kabupaten lain sudah ajukan dropping air bersih
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantara menjelaskan, terdapat dua kabupaten yang mengajukan dropping air bersih. Yakni Kabupaten Gunungkidul dan Bantul.
"Masing-masing kabupaten itu tiga titik, sudah mulai per 1 Juni 2019 kemarin," jelasnya saat dihubungi.
Di Kabupaten Gunungkidul, yang dianggarakan untuk kebutuhan air bersih ini mencapai Rp 528 juta. "Kalau Bantul, info anggarannya belum sampai ke saya," sambungnya.
"Tapi prinsipnya, BPBD kabupaten/kota itu akan melayani daerah-daerah yang mengajukan dropping air. Di samping sumber APBD, ada juga yang bersumber dari Dinas Sosial, PDAM, tahun lalu juga BPD. Secara periodik ada evaluasi kebutuhan yang dikoordinasi ke BPBD," terang laki-laki yang akrab dipanggi Biworo ini.
Sementara untuk Kabupaten Kulon Progo, perkiraan ancaman kekurangan air bersih tak akan separah tahun kemarin. Mengingat datangnya musim kemarau tahun lalu bersamaan dengan adanya proyek perbaikan irigasi Kalibawang.
"Sehingga berdampak ke selokan-selokan sekitar kemarin itu. Tapi, kalau tahun ini tidak ada," pungkasnya.
